Dasar hukum pelatihan dasar UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan Peraturan LAN No. 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar CPNS

Sesuai dengan pasal 65 dalam UU ASN, Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan yaitu lulus pendidikan dan pelatihan serta sehat jasmani dan rohani. Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undanganndangan-undangan.

Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 UU ASN maka statusnya adalah diberhentikan sebagai calon PNS.

Pelaksanaan pelatihan dasar Calon PNS adalah selama 113 hari kerja atau 1.141 JP dengan rincian 33 hari kerja (288 JP) untuk pembelajaran klasikal dan 80 hari kerja (853 JP) untuk pembelajaran non klasikal (aktualisasi pada agenda pembelajaran habituasi) di tempat kerja

Kompetensi bidang dapat dilakukan sebelum Calon PNS dikirim untuk mengikuti pelatihan dasar ataupun pada masa off campus (habituasi)

Apabila diperlukan, Instansi asal diperbolehkan untuk menambah waktu pelaksanaan agenda habituasi menjadi lebih dari 80 hari kerja

Sesuai dengan pasal 63 ayat (3) UU ASN, masa percobaan bagi Calon PNS dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dan instansi pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon PNS selama masa percobaan tersebut

Sangat Memuaskan : 90,01 – 100
Memuaskan : 80,01 – 90,0
Cukup Memuaskan : 70,01 – 80,0 (Passing grade)
Kurang Memuaskan : 60,01 – 70,0
Tidak Memuaskan : ≤ 60
Bagi peserta yang memperoleh kualifikasi Tidak Memuaskan atau jumlah ketidakhadiran pada kurikulum pembentukan karakter PNS melebihi 9 sesi atau 27 jam pelajaran atau setara dengan 3 hari secara kumulatif, dinyatakan Tidak Lulus. (PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS Diklat terintegrasi bagi CPNS hanya 1 kali)

Peserta yang memperoleh kualifikasi Kurang Memuaskan dinyatakan Ditunda Kelulusannya dan peserta dimaksud wajib mengikuti pembelajaran remedial untuk memenuhi syarat kelulusan terhadap komponen penilaian yang kurang maksimal 15 hari kerja. Tim melakukan evaluasi akhir ulang untuk menetapkan hasil akhir kelulusan.

Terdapat empat agenda mata pelatihan dalam pelatihan dasar Calon PNS yaitu:
Agenda I: Sikap Perilaku Bela Negara
Agenda II: Nilai-Nilai Dasar PNS (ANEKA)
Agenda III: Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
Agenda IV: Habituasi
Setelah mendapatkan keempat agenda tersebut, Calon PNS akan diuji melalui evaluasi akhir.

Ya, instansi asal diperbolehkan untuk menambahkan/memasukkan substansi materi dengan catatan tidak mengurangi substansi dari materi aslinya.

Ya, pengajar wajib memiliki sertifikat TOF untuk dapat mengajar suatu mata pelatihan. Jadi apabila terdapat pengajar yang belum memiliki sertifikat TOF maka ia tidak diperbolehkan untuk mengajar.

Yang berhak menjadi mentor adalah atasan langsung peserta diklat atau Pejabat yang secara khusus ditunjuk/ditugaskan oleh pembina kepegawaian untuk memberikan bimbingan kepada staf-nya selaku peserta diklat selama perancangan dan implementasi aktualisasi di tempat kerja

Latsar (Pelatihan Dasar) diperuntukan bagi Calon PNS yang diangkat dari formasi umum, sedangkan Prajabatan diperuntukan bagi tenaga K1/K2 dan tenaga khusus.

Untuk tenaga K1/K2 menggunakan Peraturan Kepala LAN No. 10 Tahun 2015. Namun saat ini sudah terdapat perubahan atas Peraturan Kepala LAN No. 10 tahun 2015, yakni tertuang pada Peraturan Kepala LAN No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan I, II dan/atau III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2.